Kotabumi – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama DPRD Lampung Utara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Lampung Utara, Rabu (24/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, didampingi unsur pimpinan DPRD serta dihadiri seluruh anggota dewan.
Turut hadir dalam agenda penting tersebut Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, Sekretaris Daerah Intji Indriati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni Ahadis menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 secara objektif, profesional, dan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, pembahasan yang dilakukan secara konstruktif merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, mudah-mudahan berbagai upaya yang telah dilakukan bersama dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara mendapat barokah,” ujar Hamartoni.
Lebih lanjut, Hamartoni mengajak seluruh elemen daerah untuk terus memperkuat semangat pengabdian, menjaga kekompakan, serta membangun optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Ia menegaskan bahwa kemajuan Lampung Utara tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi, kerja keras, serta kolaborasi seluruh komponen daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan adalah hasil dari kerja bersama. Oleh karena itu, mari terus menjaga kebersamaan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Lampung Utara yang semakin maju dan sejahtera,” tegasnya.
Pengesahan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara.(WN)
