KABARLAMPUNG1.COM – Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, publik kembali dihadapkan pada berbagai perdebatan. Ada yang menilai pemerintah telah menghadirkan sejumlah terobosan besar, sementara
sebagian lainnya masih mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi, tata kelola program strategis, dinamika politik hingga persoalan penegakan hukum.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi DesaMerah Putih (KDMP), situasi politik dalam dan luar negeri, hingga isu praktik mafia hukum menjadi bahan diskusi yang terus bergulir. Di tengah perdebatan tersebut,
pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana pemerintah mampu menjawab tantangan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
Ketua Umum Komponen Progresif 98 (KOMPRO 98), Anwar Syarifuddin, S.P., yang juga pernah menjadi bagian dari Tim Sukses Pemenangan Prabowo-Gibran, melihat perlambatan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tekanan geopolitik global. Menurutnya, konflik yang terjadi di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah memberikan efek domino terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Tekanan tersebut dapat memengaruhi investasi, harga pangan, pupuk, hingga bahan bakar minyak.
“Kita sama-sama tahu saat ini terjadi perang di kawasan Eropa Timur dan kawasan Timur Tengah. Hal ini berdampak kepada ekonomi dunia, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan arus investasi tertekan, harga pangan, pupuk dan bahan bakar minyak melonjak naik,” ujar Anwar.
Menurut Anwar, kondisi tersebut pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap APBN. Ketika subsidi harus diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat, ruang fiskal pemerintah pun ikut terpengaruh. Namun demikian, ia menilai pemerintah masih mampu menjaga sejumlah indikator ekonomi dalam kondisi relatif terkendali. “Data dari BPS menunjukkan inflasi dan defisit masih stabil terjaga pada posisi yang relatif rendah dibanding sebagian besar negara-negara G20,” jelasnya. Di bidang politik, Anwar menilai kondisi demokrasi Indonesia masih berada dalam jalur yang sehat. Ia melihat ruang kritik terhadap pemerintah tetap terbuka dan kebebasan masyarakat untuk bersuara, berserikat serta berkumpul tetap dijamin.
Pandangan ini tentu menjadi penting di tengah munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah, sebab dalam demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya tidak selalu diposisikan sebagai lawan atau ancaman. Pemerintah justru melihat kritik sebagai bagian
dari mekanisme kontrol publik.
Anwar juga menilai politik luar negeri Indonesia masih berjalan sesuai prinsip bebas dan aktif. Menurutnya, Indonesia tetap berupaya menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan posisi strategisnya dalam percaturan geopolitik global.
Persoalan hukum menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Anwar menilai pemerintah telah menunjukkan langkah signifikan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya dalam upaya mengembalikan penguasaan kawasan hutan serta menindak aktivitas pertambangan ilegal. Ia menyebut, berdasarkan data yang disampaikannya, kawasan yang telah kembali dikuasai negara mencapai sekitar 5,8 juta hektare perkebunan sawit dan 10.257 hektare area tambang. Selain itu, ia menyebut langkah tersebut turut berkontribusi terhadap pemulihan keuangan negara hingga Rp379 triliun.
Sebuah langkah atau capaian yang patut diapresiasi. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai. Publik tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada penguasaan kembali lahan atau penyelamatan aset negara. Yang tidak kalah penting adalah memastikan proses hukum berjalan transparan, tidak tebang pilih, hingga menyentuh aktor-aktor yang selama ini berada di balik praktik ilegal. Sebab, persoalan mafia hukum dan penguasaan sumber daya negara bukan hanya soal kerugian ekonomi. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini memiliki tujuan besar, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap tata kelolanya.
Sekretaris Umum KOMPRO 98, Fery Soneri, S.H., mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola MBG, termasuk mencari alternatif sumber pembiayaan di luar atau exit plan dari anggaran pendidikan sebagaimana dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026. Menurut Fery, pemerintah akan terus melakukan evaluasi yang
menjadi bagian dari perjalanan program tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembangunan infrastruktur koperasi di desa merupakan langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat. Tetapi gedung dan fasilitas saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana koperasi tersebut benar-benar
hidup, dikelola secara profesional, memiliki usaha yang produktif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Karena itu, ketika masih ditemukan kekurangan di lapangan, pemerintah tidak alergi terhadap evaluasi. Justru, evaluasi menjadi instrumen untuk memastikan program besar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
Diakhir statemennya, Anwar Syarifuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintahan Prabowo karena menurutnya terdapat sejumlah terobosan besar yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.(red)
